BERITA UTAMA
Home » Berita » Residu Pestisida Berbahaya Pada Merica Ladaku Ditemukan Otoritas Taiwan, DPP AKJII Desak Pemerintah Uji Seluruh Produk PT MOTASA INDONESIA

Residu Pestisida Berbahaya Pada Merica Ladaku Ditemukan Otoritas Taiwan, DPP AKJII Desak Pemerintah Uji Seluruh Produk PT MOTASA INDONESIA

SATYABHAKTI.com___JAKARTA |TELIKSANDI.ID – Hal tersebut disampaikan oleh Agus Yusuf Ahmadi, S.H., M.H., C.Me., CLA., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII), disela agenda Koordinasi Nasional Timsus Pers Guard, Research and Development Agency, di Hotel Amaris Slipi jakarta. (Minggu, 22 November 2026) dengan tegas mendesak pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, serta kementerian terkait, agar segera mengambil langkah konkret, tegas, dan tanpa kompromi menyikapi temuan residu pestisida berbahaya pada produk Merica Bubuk merek LADAKU produksi PT Motasa Indonesia yang ditolak oleh otoritas keamanan pangan Taiwan.

Berdasarkan informasi resmi BPOM tertanggal 20 November 2026, otoritas Taiwan menemukan residu pestisida berbahaya tiametoksam dan fipronil pada produk tersebut yang melampaui batas maksimum residu yang berlaku di Taiwan. BPOM menyebutkan batas yang ditetapkan Taiwan masing-masing sebesar 0,05 ppm untuk tiametoksam dan 0,002 ppm untuk fipronil.

“Jangan Sampai Rakyat Indonesia Dijadikan Konsumen Produk yang Ditolak Negara Lain! Kesehatan Anak Bangsa Bukan Taruhan Bisnis!” Jelas Agus Yusuf. (22/11)

Temuan tersebut bukan persoalan sepele. Ini merupakan peringatan serius terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan perlindungan konsumen di Indonesia.

JANGAN ADA STANDAR GANDA DALAM PERLINDUNGAN KESEHATAN RAKYAT!

GOBER HERMANTO KEMBALI NAHKODAI PC FSP.PP-SPSI SERDANG BEDAGAI PERIODE 2026–2031

Ketua Umum DPP AKJII menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman dan layak dikonsumsi.

“Ini bukan sekadar persoalan perdagangan, ekspor, atau persaingan bisnis. Ini menyangkut kesehatan jutaan rakyat Indonesia. Merica bubuk merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan masyarakat luas, mulai dari rumah tangga, pedagang makanan, warung makan, restoran hingga industri makanan.” Tegas Yusuf.

Jangan sampai produk yang ditolak oleh otoritas keamanan pangan negara lain justru terus beredar tanpa pemeriksaan menyeluruh di negeri sendiri. Jangan sampai rakyat Indonesia menjadi konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan setara dalam hal keamanan pangan.

“Apabila residu pestisida tersebut benar-benar ditemukan pada produk yang beredar di Indonesia, pemerintah wajib bertindak. Jangan menunggu sampai muncul korban atau gangguan kesehatan masyarakat baru kemudian sibuk melakukan penindakan. Negara harus hadir sebelum rakyat menjadi korban,” tegas Yusuf yang diketahui juga sebagai Praktisi Hukum dan Pengurus Persatuan Advokat Indonesia.

DPP AKJII DESAK PENCABUTAN IZIN DAN PENGHENTIAN PEREDARAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

Dituding Malpraktik hingga Jari Pasien Bayi Putus, RS Chevani Laporkan Balik Keluarga Aras Alfariq Setiawan ke Polisi

Atas kejadian tersebut, DPP AKJII menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan produk LADAKU, termasuk izin edar, izin produksi, serta pemenuhan standar keamanan pangan yang menjadi kewenangan instansi terkait.

Mendesak BPOM melakukan pengujian laboratorium secara independen dan menyeluruh terhadap seluruh produk Merica Bubuk LADAKU yang beredar di Indonesia, termasuk pemeriksaan terhadap batch yang sama dengan produk yang ditolak Taiwan.

Mendesak pengujian terhadap seluruh produk yang diproduksi PT Motasa Indonesia, bukan hanya merica bubuk, guna memastikan tidak terdapat residu pestisida maupun bahan kimia berbahaya yang melampaui ketentuan keamanan pangan.

Mendesak pemerintah melakukan penghentian sementara peredaran dan penjualan produk yang diduga bermasalah selama proses pemeriksaan berlangsung, apabila terdapat dasar hasil pengawasan yang membenarkannya.

Persoalan Pemilihan Kadus 8 Memanas, Warga Datangi Kantor Desa Serdang Minta Kepastian

Apabila hasil pemeriksaan laboratorium independen membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan keamanan pangan, AKJII mendesak pemerintah mencabut izin edar dan perizinan terkait, menarik produk dari seluruh pasar Indonesia, serta menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila ditemukan pelanggaran berat, berulang, atau unsur kesengajaan yang memenuhi ketentuan hukum, DPP AKJII mendesak pemerintah mempertimbangkan penghentian permanen kegiatan usaha PT Motasa Indonesia dan menempuh proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Mendesak BPOM membuka hasil pemeriksaan dan pengujian kepada publik secara transparan agar masyarakat mengetahui produk mana yang aman dan mana yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.

JANGAN SAMPAI KEUNTUNGAN PERUSAHAAN MENGALAHKAN KESELAMATAN RAKYAT

Menurut Agus Yusuf, perusahaan yang bergerak di bidang produksi pangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi wajib memastikan setiap produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan konsumen.

Perusahaan pangan memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Konsumen membeli produk dengan kepercayaan bahwa makanan dan bumbu yang mereka gunakan aman. Kepercayaan tersebut tidak boleh disalahgunakan.

“Kalau memang perusahaan menyatakan produknya aman, silakan buktikan secara terbuka melalui pengujian laboratorium independen yang terakreditasi. Jangan hanya mengandalkan pernyataan sepihak. Rakyat berhak mendapatkan bukti ilmiah, bukan sekadar klaim pemasaran.” Tegas Yusuf yang ditahui juga sebagai Managing Partners Kantor Advokasi Hukum dan HAM SAPU JAGAD.

DPP AKJII juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan perbedaan standar batas residu pestisida antarnegara sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan ini.

Perbedaan standar regulasi memang harus diperhatikan. Namun, keselamatan konsumen Indonesia harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan setiap bahan baku, proses produksi, dan produk akhir memenuhi ketentuan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.

LANDASAN KONSTITUSIONAL: NEGARA WAJIB MELINDUNGI KESEHATAN RAKYAT

AKJII mengingatkan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat merupakan amanat konstitusi, bukan sekadar kebijakan administratif pemerintah.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam:

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai landasan penyelenggaraan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu pangan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menjadi landasan kelembagaan dan pelaksanaan tugas BPOM.

Berdasarkan landasan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

BPOM JANGAN HANYA MENJADI LEMBAGA PEMBERI IZIN, TETAPI HARUS MENJADI GARDA TERDEPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN!

Agus Yusuf meminta BPOM tidak berhenti pada klarifikasi dan koordinasi administratif. Pengujian laboratorium, penelusuran bahan baku, audit proses produksi, hingga pengawasan distribusi harus dilakukan secara serius dan transparan.

Masyarakat tidak boleh dibiarkan tidak tahu, berada dalam ketidakpastian mengenai keamanan produk yang setiap hari dikonsumsi.

KESEHATAN RAKYAT LEBIH PENTING DARIPADA KEPENTINGAN BISNIS

Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Tidak boleh ada kompromi apabila menyangkut keselamatan dan kesehatan rakyat. Kami tidak sedang menghakimi perusahaan tanpa pembuktian, tetapi kami menuntut pemeriksaan yang objektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika terbukti melanggar, cabut izinnya, tarik produknya, hentikan kegiatan usahanya, dan proses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Jangan ada perlindungan istimewa bagi perusahaan mana pun.

DPP AKJII akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah merek, melainkan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan pangan yang aman.

“KESEHATAN RAKYAT ADALAH HAK KONSTITUSIONAL. KEAMANAN PANGAN ADALAH KEWAJIBAN NEGARA. JANGAN BIARKAN RAKYAT MENJADI KORBAN!” (Red/Sartana)

AGUS YUSUF AHMADI, S.H., M.H., C.Me., CLA.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ALIANSI KAJIAN JURNALIS INDEPENDEN INDONESIA (AKJII)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement